Otonomi Daerah Belum Berbuah Manis

OTONOMI DAERAH BELUM BERBUAH MANIS
Beberapa hari yang lalu.Mendagri menyatakan,banyak muncul persoalan otonomi daerah akibat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.Ini semua tak kan terjadi bila ada regulasi yang jelas.Sebenarnya,timbulnya gugatan tak lain dari banyaknya kasus konflik pusat dan daerah yang muncul.Baik kasus politik seperti pemberhentian kepala daerah di Surabaya,Buleleng, dan Pontianak,maupun kasus perebutan ase perusahaan.Munculnya banyak Peraturan Daerah (Perda) juga menjadi masalah tersendiri.
Munculnya kasus – kasus ini,tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang melekat baik di kalangan DPRD maupun pemerintah daerah,tentang makna otonomi.Otonomi seringkali dimengerti sebagai sekedar menerima limpahan wewenang untuk mengatur rumah tangganya.Akibatnya,seringkali terjadi peraturan yang mereka buat ternyata menabrak aturan di atasnya.
Konsep “pendapatan daerah” menjadi acuan utama untuk melakukan tindakan ekonomi.Seringkali dengan alas an untuk memperkuat basis keuangan daerah dan menambah Dana Alokasi Umum yang dirasakan jumlahnya masih kurang,penguasa daerah disibukan dengan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan asli daerah.Kalau perlu menerbitkan Perda tentang pajak dan retribusi untuk mendukung itu,meskipun kadang sangat membebani pelaku bisnis maupun masyarakat setempat.Menurut catatan Depdagri,ada sekitar 105 Perda yang nilai bermasalah,baik karena membebani masyarakat maupun menabrak aturan diatasnya.
Kasus nyata maraknya pugutan resmi ditunjukkan Lembaga Penelitian SMERU (Juni 2001) yang melakukan penelitian evaluasi pelaksanaan penelitian evaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Utara.Pengemudi dan pengusaha yang menyangkut barang dari Kabupaten Gorontalo menuju Kota Manado harus membayar pungutan resmi sebanyak sepuluh kali.Jelas,ini dapat menurunkan iklim berbisnis di daerah.
Lalu,bagaimana dengan pendapat masyarakat sendiri? Keyakina akan munculnya ekses negative ini pun sebenarnya sudah dirasakan masyarakat sebelumnya.Hasil jejak pendapat Kompas pada enam bulan lalu mengungkapkan banyaknya persoalan – persoalan mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin marak saja otonomi mulai bergulir.Merosotnya ekonomi daerah akibat banyaknya pungutan juga diungkapkan oleh mayoritas responden pada waktu itu.

~ oleh zenziko pada Januari 4, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: